UIN Surakarta  – Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta kembali menorehkan prestasi gemilang di bidang tata kelola keuangan. Berdasarkan hasil audit terhadap Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025, UIN Raden Mas Said kembali berhasil mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Capaian ini diumumkan secara resmi setelah melalui proses pemeriksaan mendalam oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Luthfi Muhammad dan Rekan. Predikat WTP tahun 2026 ini menjadi sangat istimewa karena merupakan kali ketiga secara berturut-turut yang diraih kampus sejak bertransformasi menjadi Satuan Kerja Badan Layanan Umum (Satker BLU).

Opini WTP merupakan pernyataan profesional dari auditor mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dengan diraihnya kembali predikat ini, UIN Raden Mas Said membuktikan konsistensinya dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan anggaran negara.

Pemeriksaan oleh KAP Luthfi Muhammad dan Rekan mencakup berbagai aspek, mulai dari kepatuhan terhadap regulasi, sistem pengendalian intern, hingga validitas data transaksi yang dilakukan sepanjang tahun 2025.

Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta, Prof. Dr. H. Toto Suharto, M.Ag., menyambut syukur atas pencapaian ini. Menurutnya, mempertahankan prestasi jauh lebih sulit daripada meraihnya untuk pertama kali.

"Alhamdulillah, capaian WTP untuk laporan keuangan tahun 2025 ini adalah buah dari kerja keras, integritas, dan kerja sama seluruh sivitas akademika. Ini adalah 'hattrick' sejak kita menyandang status BLU, yang membuktikan bahwa sistem keuangan kita semakin sehat dan kredibel," ujar Prof. Toto.

Beliau juga menambahkan bahwa predikat ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik.

"Status BLU memberikan kita fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, namun fleksibilitas itu harus dibarengi dengan tanggung jawab yang besar. Opini WTP dari KAP Luthfi Muhammad ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memberikan layanan pendidikan yang prima tanpa mengabaikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)," pungkasnya. (Editor: Isa) Foto: Istimewa