Oleh: Dr. Ahmad Muhamad Mustain Nasoha
(Dosen Ilmu Hukum dan Ketua Pusat Kajian Demokrasi dan Anti Korupsi, UIN Surakarta)

Perdebatan mengenai status penahanan rumah terhadap Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) atau Gus Yaqut tidak sekadar menjadi isu hukum teknis, melainkan telah berkembang menjadi polemik publik yang sarat dengan dimensi sosiologis dan politis. Sebagian kalangan memandang penahanan rumah sebagai bentuk “perlakuan istimewa”, sementara sebagian lainnya melihatnya sebagai bagian dari mekanisme hukum yang sah. Polemik ini jika ditinjau dari kacamata perspektif teori hukum, sesungguhnya mencerminkan ketegangan klasik antara legal certainty (kepastian hukum), justice (keadilan), dan expediency (kemanfaatan). Ketegangan ini, sebagaimana dirumuskan dalam tradisi hukum modern, merupakan inti dari problematika penegakan hukum di negara demokratis. Oleh karena itu, analisis terhadap status penahanan rumah YCQ harus ditempatkan dalam kerangka teori hukum, bukan sekadar opini publik.

1. Penahanan Rumah dalam Perspektif Legal Positivism dan Legal Validity

Legal positivism, sebagaimana dikembangkan oleh H. L. A. Hart, suatu tindakan hukum dianggap sah apabila memiliki dasar normatif yang jelas dalam sistem hukum yang berlaku. Validitas hukum tidak ditentukan oleh persepsi moral atau opini publik, melainkan oleh keberadaannya dalam struktur norma yang diakui (rule of recognition).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara tegas mengatur bahwa jenis penahanan terdiri atas tiga bentuk, yaitu penahanan rumah tahanan negara (rutan), penahanan rumah, dan penahanan kota. Bahkan, secara eksplisit Pasal 108 ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2025 menegaskan bahwa penahanan rumah merupakan salah satu jenis penahanan yang sah menurut hukum.

Lebih lanjut, KUHAP baru juga memberikan pengaturan yang sangat penting terkait konsekuensi yuridis dari penahanan rumah terhadap pemidanaan. Secara eksplisit dinyatakan bahwa masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani sebelum putusan berkekuatan hukum tetap akan diperhitungkan sebagai pengurang pidana. Namun, terdapat perbedaan mekanisme penghitungan antara jenis penahanan.

Untuk penahanan rumah, pengurangan pidana dihitung sebesar 1/3 dari total masa penahanan yang dijalani. Artinya, setiap satu hari penahanan rumah hanya dikonversi sebagai sepertiga hari pidana penjara (atau ekuivalen dalam pidana denda melalui mekanisme pidana pengganti denda). Ketentuan ini menunjukkan bahwa secara normatif, penahanan rumah memiliki konsekuensi hukum langsung terhadap eksekusi pidana, sekaligus menegaskan bahwa penahanan rumah merupakan bentuk pembatasan kebebasan yang lebih ringan dibandingkan penahanan rutan.

Dari perspektif teori hukum, ketentuan ini mencerminkan penerapan prinsip graded restriction of liberty, yaitu bahwa tidak semua bentuk pembatasan kebebasan memiliki bobot yang sama. Penahanan rumah ditempatkan sebagai bentuk pembatasan yang lebih lunak, sehingga secara logis diberikan nilai konversi yang lebih kecil dalam pengurangan pidana. Hal ini sejalan dengan prinsip proportionality, di mana intensitas pembatasan hak harus sebanding dengan konsekuensi hukumnya.

2. Pengalihan Penahanan dan Teori Due Process of Law

KUHAP baru juga secara eksplisit mengatur mekanisme pengalihan jenis penahanan, termasuk ke dan dari penahanan rumah. Dalam hal ini, Pasal 108 ayat (11) UU No. 20 Tahun 2025 menyatakan bahwa:

“Jenis penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dialihkan berdasarkan surat perintah penyidikan, penuntut umum atau penetapan hakim yang tembusannya diberikan kepada tersangka atau terdakwa, keluarga tersangka atau terdakwa, dan instansi yang berkepentingan.”

Ketentuan ini menegaskan bahwa pengalihan penahanan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus memenuhi syarat formil berupa dasar tertulis yang sah serta pemberitahuan kepada pihak terkait. Dalam perspektif teori hukum, hal ini merupakan manifestasi dari prinsip due process of law, yang mengharuskan setiap tindakan pembatasan kebebasan individu dilakukan melalui prosedur yang sah, transparan, dan akuntabel.

Lebih jauh, pengalihan penahanan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia tidak bersifat kaku, melainkan memberikan ruang fleksibilitas yang terukur dalam menentukan bentuk penahanan yang paling sesuai dengan kebutuhan proses peradilan. Dalam hal ini, penahanan rumah berfungsi sebagai instrumen untuk menjamin kepentingan proses hukum dengan tingkat pembatasan kebebasan yang lebih proporsional dibandingkan penahanan rutan. Meskipun penahanan rumah merupakan bentuk penahanan yang lebih ringan, penerapannya tetap tunduk pada syarat-syarat penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 99 dan Pasal 100 UU No. 20 Tahun 2025. Artinya, penahanan rumah tidak dapat diberikan secara sembarangan, melainkan harus memenuhi syarat objektif dan subjektif, seperti adanya kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana.

Penahanan rumah dalam KUHAP 2025 merupakan bentuk pembatasan kebebasan yang sah, bukan kebebasan penuh, karena tetap disertai pengawasan. Pengaturannya mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum (legal certainty) dan keadilan substantif (substantive justice.

Pengalihan dari rutan ke penahanan rumah harus memenuhi prinsip due process of law, yaitu dilakukan secara sah, rasional, dan melalui prosedur yang ditentukan (procedural legality), serta tetap memperhatikan proporsionalitas.

Secara teoretik, hal ini menunjukkan pergeseran menuju sistem hukum yang lebih humanis, dengan menempatkan penahanan sebagai instrumen yang tunduk pada prinsip praduga tidak bersalah, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia.

3. Penahanan Rumah dalam Perspektif Praduga Tidak Bersalah

Penahanan rumah harus dipahami dalam kerangka praduga tidak bersalah, yaitu bahwa penahanan pra-persidangan bukan merupakan penghukuman, melainkan pembatasan sementara untuk kepentingan proses peradilan. Sebagaimana dikemukakan Robert Alexy (Jerman), setiap pembatasan hak harus memenuhi prinsip proporsionalitas, yakni memiliki tujuan yang sah, diperlukan, dan seimbang. Sejalan dengan itu, Ronald Dworkin (Amerika Serikat) menegaskan bahwa hukum harus mempertimbangkan keadilan dan perlindungan hak individu, sehingga pembatasan kebebasan tidak boleh berlebihan. Dengan demikian, penahanan rumah sebagai bentuk yang lebih ringan dibanding rutan lebih sejalan dengan prinsip tersebut, sepanjang dilakukan melalui prosedur yang sah (due process of law) dan oleh pejabat berwenang.

4. Penahanan Rumah sebagai Diskresi Sah dan Manifestasi Humanisasi Hukum dalam Kerangka Kesetaraan

Dalam praktik hukum, penentuan jenis penahanan berada dalam ruang diskresi hukum penyidik, penuntut umum, atau hakim, yang harus digunakan secara objektif, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kasus YCQ, pengalihan penahanan oleh penyidik yang berwenang dapat dikategorikan sebagai tindakan pemerintahan yang sah (rechtmatige overheidsdaad), sepanjang memenuhi prinsip legalitas dan akuntabilitas.

Kritik mengenai “perlakuan istimewa” harus dianalisis dalam kerangka equality before the law, yang tidak menuntut perlakuan identik, tetapi perlakuan yang adil berdasarkan kondisi yang relevan. Dengan demikian, persoalan yang mungkin timbul lebih berkaitan dengan konsistensi penerapan hukum, bukan keabsahan penahanan rumah itu sendiri.

Secara teoretik, penahanan rumah juga mencerminkan perkembangan menuju humanization of criminal justice system, yaitu pergeseran dari pendekatan represif menuju pendekatan yang lebih humanis, yang menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai pertimbangan utama. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan hukum progresif bahwa hukum harus melayani manusia, bukan sebaliknya.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis normatif dan teoritik, penahanan rumah merupakan bentuk penahanan yang sah secara hukum dan konstitusional dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, sebagaimana diatur dalam KUHAP 2025. Keabsahan tersebut bertumpu pada tiga dimensi utama, yaitu dasar hukum yang jelas (legal validity), prosedur yang sah (due process of law), serta kesesuaian dengan prinsip-prinsip konstitusional seperti praduga tidak bersalah dan proporsionalitas pembatasan hak.

Namun demikian, pengakuan atas konstitusionalitas penahanan rumah tidak dapat dilepaskan dari tuntutan penerapan yang ketat, konsisten, dan akuntabel. Dalam perspektif negara hukum, setiap bentuk pembatasan kebebasan individu harus dilakukan secara selektif, berbasis alasan objektif, serta dapat diuji secara hukum. Oleh karena itu, pengalihan penahanan ke bentuk penahanan rumah harus benar-benar didasarkan pada pemenuhan syarat objektif dan subjektif, serta dilaksanakan melalui mekanisme formal yang transparan.

Dengan demikian, persoalan yang muncul dalam praktik bukan terletak pada keabsahan penahanan rumah sebagai instrumen hukum, melainkan pada integritas dan konsistensi penerapannya. Ketidakkonsistenan berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan dan mereduksi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, penahanan rumah harus ditempatkan sebagai instrumen hukum yang proporsional namun tetap terkontrol secara ketat, bukan sebagai ruang diskresi yang longgar.

Pada akhirnya, dalam kerangka konstitusional, penahanan rumah dapat dibenarkan sepanjang dilaksanakan secara hati-hati dan bertanggung jawab. Hukum tidak boleh tunduk pada tekanan opini publik, tetapi juga tidak boleh abai terhadap prinsip equality before the law dan akuntabilitas. Dengan keseimbangan tersebut, penahanan rumah dapat berfungsi sebagai manifestasi dari sistem hukum yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substantif dan berintegritas.

Editor: Nug
Foto: Dr. Ahmad Muhamad Mustain Nasoha