Oleh: Ahmad Muhamad Mustain Nasoha
Dosen Hukum UIN Surakarta

Status hukum dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menjalankan profesi advokat merupakan diskursus panjang dalam lanskap penegakan hukum Indonesia. Perdebatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan batasan profesi, tetapi menyentuh isu yang jauh lebih fundamental, yaitu akses terhadap keadilan (access to justice), aktualisasi pengabdian akademik (public legal service), serta rekonstruksi makna profesi hukum dalam kerangka negara kesejahteraan (welfare state). Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024, Mahkamah meneguhkan bahwa dosen PNS diperbolehkan berpraktik sebagai advokat secara cuma-cuma (pro bono publico) sepanjang memenuhi persyaratan formil profesi advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Dalam perspektif teori hukum dan etika profesi, keputusan tersebut tidak hanya sekadar pembaruan norma, tetapi juga mencerminkan perubahan paradigma (paradigm shift) dari model profesi hukum yang eksklusif dan berbasis komersialisasi menuju rekayasa sosial untuk memperluas jangkauan keadilan bagi kelompok rentan. Hal ini ditegaskan oleh Gus Mustain Nasoha, pakar hukum sekaligus Direktur Pusat Studi Konstitusi dan Hukum Islam (PUSKOHIS), dalam wawancara akademik: “Ilmu hukum harus menjadi alat pemerdekaan bagi rakyat kecil. Jika keadilan hanya dapat diakses oleh mereka yang mampu membayar jasa advokat, maka keadilan telah menyimpang dari tujuan filosofisnya.” Pernyataan tersebut mencerminkan adagium klasik summum ius, summa iniuria (penerapan hukum secara kaku justru dapat menimbulkan ketidakadilan), sehingga hukum tidak boleh berhenti sebagai prosedur, tetapi harus menjelma sebagai perlindungan.

Secara historis, konstruksi hukum positif Indonesia menempatkan status PNS dan advokat dalam dua domain yang saling menegasikan. Advokat diposisikan sebagai profesi yang menuntut independensi absolut (absolute independence) dan kebebasan dari intervensi struktural, sementara PNS berada dalam struktur birokrasi negara yang hierarkis dan administratif. Paradigma dikotomis ini tergambar secara eksplisit dalam Undang-Undang Advokat, khususnya Pasal 3 ayat (1) huruf c yang melarang pengangkatan advokat bagi seseorang yang masih berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, serta Pasal 20 ayat (2) yang melarang advokat menjalankan profesi lain jika berpotensi mereduksi independensi profesinya.

Konstruksi tersebut direkonstruksi total melalui Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024, yang memberikan pengecualian terhadap dosen PNS yang menjalankan advokasi secara cuma-cuma sebagai manifestasi pengabdian kepada masyarakat sesuai Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dengan ditiadakannya unsur transaksional, honorarium, dan motif finansial, Mahkamah menilai bahwa tidak terdapat ancaman terhadap independensi advokat. Secara doktrinal, hal ini sejalan dengan prinsip nemo iudex in causa sua (tiada seorang pun boleh memiliki kepentingan pribadi dalam perkara), di mana absennya kepentingan ekonomi menghilangkan potensi konflik kepentingan (conflict of interest).

Sebagai konsekuensinya, Putusan MK melahirkan tiga pijakan yuridis penting. Pertama, dosen PNS dapat berpraktik sebagai advokat sepanjang tidak menerima kompensasi dalam bentuk apa pun. Kedua, kegiatan advokasi oleh dosen diposisikan bukan sebagai pekerjaan sampingan, tetapi sebagai kewajiban Konstitusional Tri Dharma. Ketiga, independensi profesi advokat tetap terjaga karena advokasi yang dilakukan tidak melibatkan hubungan ekonomis dengan klien.

Dengan demikian, Putusan MK tidak sekadar mengubah frasa normatif dalam Undang-Undang Advokat, tetapi merekonstruksi posisi advokat dalam sistem hukum nasional- dari profesi privat berbasis komersial menjadi instrumen pengabdian publik. Dalam perspektif rechtsstaat (negara hukum), profesi advokat ditegaskan bukan hanya bertumpu pada remunerasi, tetapi juga memiliki fungsi moral dan sosial untuk mewujudkan keadilan. Hal ini sejalan dengan adagium ius est ars boni et aequi (hukum adalah seni untuk mencapai kebaikan dan keadilan).

Dalam konteks Tri Dharma Perguruan Tinggi, advokasi cuma-cuma oleh dosen PNS merupakan puncak aktualisasi pengabdian akademik karena menghubungkan ilmu hukum dengan kebutuhan riil masyarakat. Di dalam praktik pendampingan perkara, hukum tampil bukan lagi sebagai teori, tetapi sebagai living law (hukum yang hidup). Mahasiswa dapat menyaksikan secara langsung bagaimana norma diuji dalam proses pemeriksaan perkara, bagaimana argumentasi hukum dibangun, dan bagaimana fakta sosial memengaruhi putusan. Di titik ini, adagium ubi societas, ibi ius (di mana ada masyarakat, di situ ada hukum) menemukan signifikansinya.

Sejalan dengan teori Roscoe Pound tentang hukum sebagai a tool of social engineering, keterlibatan dosen di pengadilan memperlihatkan bahwa hukum tidak hanya dipahami, tetapi harus diberdayakan untuk menyelesaikan problem sosial. Seperti ditegaskan Gus Mustain: “Keadilan tidak cukup diajarkan, keadilan harus diperjuangkan.” Pernyataan ini selaras dengan adagium fiat justitia ruat caelum (keadilan harus ditegakkan walau langit runtuh), menandaskan bahwa profesi hukum mencapai tingkat kemuliaannya ketika membela mereka yang lemah.

Secara praktik, kewajiban advokat memberikan bantuan hukum gratis sebagaimana Pasal 22 UU Advokat belum terlaksana optimal karena sebagian besar advokat bergantung pada pendapatan klien, sehingga layanan pro bono sering tidak dapat dijalankan secara konsisten. Putusan MK hadir sebagai koreksi sistemik dengan membuka ruang bagi dosen PNS sebagai sumber daya pembela tambahan. Putusan ini menegaskan prinsip equality before the law (kesetaraan di depan hukum) dan memperkuat pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Dengan demikian, kehadiran dosen sebagai advokat cuma-cuma tidak semata menambah jumlah pemberi bantuan hukum, tetapi menjadi mekanisme struktural untuk mengatasi justice gap (kesenjangan keadilan) yang dialami masyarakat miskin. Advokasi gratis oleh dosen mendorong pergeseran keadilan dari formal justice menuju substantive justice - yaitu keadilan yang benar-benar dirasakan oleh mereka yang paling rentan dalam proses peradilan.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang membuka ruang bagi dosen PNS untuk berpraktik sebagai advokat pro bono layak diapresiasi sebagai langkah progresif dalam pemenuhan hak konstitusional atas bantuan hukum. Namun, kajian akademik menunjukkan bahwa implementasinya masih menyisakan sejumlah persoalan yuridis dan kelembagaan. Hingga kini belum tersedia pedoman teknis nasional yang secara tegas mengatur tata cara pelaksanaan advokasi oleh dosen PNS. Kekosongan normatif tersebut membuat praktik advokasi bergantung pada interpretasi masing-masing perguruan tinggi, sehingga berpotensi menimbulkan disparitas prosedural, ketidaksamaan standar profesional, serta ketidakpastian hukum bagi masyarakat penerima layanan.

Masalah etik dan pengawasan juga belum terjawab. Tidak ada kejelasan lembaga mana yang berwenang melakukan pengawasan etik di luar struktur organisasi advokat, sehingga membuka kemungkinan kekosongan akuntabilitas bila terjadi pelanggaran. Selain itu, belum ada batasan beban kerja advokasi bagi dosen PNS, yang dapat memicu konflik peran antara kewajiban tridharma dan pendampingan perkara di pengadilan. Risiko tekanan non-ekonomi baik sosial, politis, maupun struktural tetap melekat, namun hingga kini belum tersedia skema perlindungan hukum bagi dosen PNS yang membela masyarakat tanpa kompensasi finansial.

Kritik akademik tersebut bukan untuk menegasikan nilai progresif Putusan MK, melainkan untuk menegaskan bahwa kebijakan visioner memerlukan kerangka regulatif yang memadai agar dapat dioperasionalkan secara efektif dan konsisten. Putusan MK membuka pintu pemulihan akses keadilan, namun pintu itu hanya bermakna jika koridor pelaksanaannya aman dan terstruktur bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam konteks rekonstruksi sistem bantuan hukum nasional, terdapat beberapa langkah strategis yang perlu dipertimbangkan. Pertama, diperlukan regulasi turunan - baik dalam bentuk Peraturan Menteri maupun Keputusan Bersama yang mengatur syarat, prosedur, kode etik, batasan kewenangan, dan skema perlindungan hukum bagi dosen PNS yang menjalankan advokasi pro bono. Kedua, perguruan tinggi perlu mendirikan Lembaga Bantuan Hukum berbasis universitas agar advokasi berjalan secara institusional, terdokumentasi, dan memiliki dukungan administratif serta mitigasi risiko. Ketiga, hubungan antara organisasi advokat dan perguruan tinggi harus diposisikan sebagai kolaborasi berbasis pembagian peran: advokat profesional untuk layanan berbayar, dosen PNS untuk pembelaan kelompok miskin dan termarjinalkan.

Dengan penguatan regulasi dan kelembagaan tersebut, Putusan MK tidak hanya akan menjadi perubahan norma, tetapi dapat berkembang menjadi pendorong transformasi sistem bantuan hukum nasional yang tidak hanya memberikan keadilan formal, tetapi juga keadilan substantif bagi mereka yang paling rentan di hadapan hukum.

Edit: Nugroho
(Nug/Humas) Foto: Mustain